JAKARTA — Pemerintah menyiapkan tambahan dana besar-besaran untuk menjaga ketahanan pangan nasional pada 2027. Komisi IV DPR RI telah menyetujui usulan anggaran tambahan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebesar Rp16,79 triliun untuk mendukung berbagai program prioritas, mulai dari bantuan beras untuk keluarga penerima manfaat hingga operasi pasar untuk menahan laju harga.
Persetujuan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, yang akrab disapa Titiek, dalam Rapat Dengar Pendapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026). Dengan tambahan dana ini, Bapanas menargetkan penyaluran bantuan pangan beras mencapai 735 ribu ton sepanjang tahun depan.
Anggaran Tambahan untuk Program Apa Saja?
Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memaparkan, tambahan anggaran tersebut bakal diserap untuk sejumlah program strategis. Selain bantuan pangan beras, dana juga dialokasikan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) serta skema bantuan khusus bagi korban bencana alam.
“Usulan tambahan anggaran antara lain digunakan untuk pelaksanaan bantuan pangan beras, penyaluran SPHP beras dan jagung, bantuan pangan untuk bencana alam, Gerakan Pangan Murah,” ujar Amran dalam rapat tersebut.
Pemerintah menargetkan penyaluran SPHP beras sebanyak 600 ribu ton dan jagung 100 ribu ton pada 2027. Selain itu, alokasi sepuluh ribu ton bantuan beras disiapkan untuk masyarakat terdampak kondisi darurat bencana di berbagai daerah.
Fokus pada Stabilisasi Harga dan Daerah Rawan Pangan
Amran menambahkan, pendanaan ini juga menyasar penguatan Lumbung Pangan Masyarakat serta intervensi di daerah rawan pangan. Program lain yang ikut didanai mencakup penguatan keamanan pangan segar dan peningkatan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
“Program ini kita siapkan untuk masyarakat. Bantuan pangan tetap kita perkuat, stabilisasi pasokan dan harga juga harus dijaga,” kata Amran.
Untuk memastikan distribusi merata, Bapanas juga merencanakan fasilitasi pengiriman pangan dari wilayah surplus ke daerah defisit hingga 19.500 ton. Sebanyak 1.888 kegiatan Gerakan Pangan Murah dijadwalkan berlangsung di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Dukungan DPR: Anggaran Harus Tepat Sasaran
Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Habibur Rochman mengapresiasi langkah strategis lembaga tersebut. Namun, ia mengingatkan agar setiap program memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami mengapresiasi upaya Badan Pangan Nasional dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan nasional. Dukungan anggaran perlu diarahkan pada program yang memiliki sasaran, output, dan dampak yang jelas bagi masyarakat,” ujar Habib.
Amran berharap dukungan penuh dari legislatif mampu membuat program prioritas berjalan optimal. “Dukungan Komisi IV DPR RI kami harapkan agar program prioritas Bapanas pada 2027 dapat berjalan optimal dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
