MAKASSAR — Kualitas otonomi daerah di Indonesia disebut bergantung pada sejauh mana partai politik menjalankan perannya sebagai penguat demokrasi lokal. Kegelisahan ini yang mendorong Lembaga Penerbitan dan Media Digital (LPMD) MW KAHMI Sulawesi Selatan menggelar diskusi publik bertajuk "Partai Politik dan Masa Depan Otonomi Daerah".
Acara ini akan berlangsung di Kopi Aspirasi, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (4/9/2026), mulai pukul 19.00 WITA. Forum terbuka ini menghadirkan Presidium MW KAHMI Sulsel Ni'matullah RB, Ketua KPU Sulsel Hasbullah, Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur AS Kambie, serta akademisi FISIP Universitas Hasanuddin Dr. Adi Suryadi Culla, MA.
Mengapa Peran Parpol Menjadi Pertanyaan Krusial?
Direktur LPMD KAHMI Sulsel, Asri Tadda, menegaskan otonomi daerah tidak boleh hanya dimaknai sebagai pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Ia menilai esensi desentralisasi adalah memberi ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan dan masa depannya sendiri.
"Apakah partai selama ini benar-benar menjadi instrumen yang memperkuat demokrasi dan kepentingan daerah, atau justru semakin terseret ke dalam pola politik yang terlalu tersentralisasi," kata Asri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/9/2026).
Posisi parpol memang strategis. Mereka memegang kunci rekrutmen kepemimpinan, pencalonan kepala daerah, pembentukan kebijakan, hingga artikulasi kepentingan masyarakat di tingkat lokal.
Yang Dicari: Perspektif, Bukan Sekadar Kritik
Asri menegaskan forum ini tidak dirancang untuk menghakimi partai politik. Ia berharap diskusi melahirkan gagasan tentang bagaimana partai bisa kembali memainkan fungsi idealnya di tengah sistem desentralisasi.
"Yang jauh lebih penting adalah mencari perspektif tentang bagaimana partai politik dapat kembali memperkuat demokrasi lokal dan memastikan bahwa otonomi daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, desentralisasi akan kehilangan makna tanpa transparansi, akuntabilitas, dan penguatan kelembagaan. Partisipasi masyarakat menjadi kata kunci yang tak bisa ditawar untuk memastikan kewenangan yang dilimpahkan benar-benar sampai ke warga.
Menghidupkan Tradisi Intelektual KAHMI
Diskusi ini bukan sekadar ajang seremonial. LPMD KAHMI Sulsel menyebut forum ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali tradisi intelektual di lingkungan organisasi. Topik yang diangkat terinspirasi dari tulisan kader yang dihimpun dalam buku "Mozaik Insan Cita" terbitan tahun lalu.
Asri menilai KAHMI memiliki modal intelektual besar karena alumninya tersebar dari politik, pemerintahan, akademisi, hingga media. Selain menjadi ruang silaturahmi, organisasi ini disebut punya tanggung jawab sosial untuk menyumbang gagasan bagi penyelesaian persoalan publik.
Forum ini diposisikan sebagai awal dari kajian panjang mengenai politik lokal dan desentralisasi. Sulawesi Selatan dinilai memiliki pengalaman panjang dalam dinamika politik nasional, sehingga menjadi tempat yang tepat untuk membaca arah demokrasi lokal.
Siapa Saja yang Bisa Ikut?
Diskusi publik ini terbuka secara gratis. Panitia mempersilakan warga KAHMI, HMI, mahasiswa, akademisi, aktivis, politisi, jurnalis, hingga organisasi masyarakat sipil untuk hadir dan mengambil bagian dalam percakapan tersebut.
