JAKARTA — PW GPA DKI Jakarta mengambil sikap tegas menjelang rencana demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung di Gedung DPR pada 27 Agustus 2026. Organisasi kepemudaan ini menyatakan menolak aksi yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu, serta Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) apabila aksi tersebut berpotensi memicu provokasi dan perpecahan di tengah masyarakat.
Sikap ini disampaikan langsung oleh Ketua PW GPA DKI Jakarta, Dedi Siregar, dalam jumpa pers di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (23/8/2026). Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak serta-merta menolak seluruh agenda demonstrasi, namun memberikan peringatan keras terhadap elemen yang ingin memanfaatkan momen tersebut untuk merusak fasilitas umum.
Kebebasan Berpendapat Harus Tetap dalam Koridor Hukum
Dedi menegaskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa kemerdekaan tersebut memiliki batas-batas yang diatur oleh hukum dan norma sosial.
"Kami menegaskan bahwa kebebasan penyampaian pendapat merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun kebebasan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas yang kemudian digunakan untuk membangun provokasi, menyebarkan narasi yang tidak bertanggung jawab, ataupun mengadu domba masyarakat," ujar Dedi.
PW GPA DKI Jakarta menilai situasi kebangsaan saat ini tengah berada dalam fase yang membutuhkan kewaspadaan ekstra. Menurutnya, narasi yang dihembuskan oleh kelompok tertentu kerap kali tidak mencerminkan aspirasi masyarakat akar rumput, melainkan kepentingan segelintir elit yang justru kontraproduktif dengan stabilitas keamanan Ibu Kota.
Apa yang Menjadi Kekhawatiran PW GPA Jakarta?
Kekhawatiran utama yang disuarakan organisasi ini adalah potensi penyusupan aksi anarkis di tengah massa demonstran. Sejarah demonstrasi di Jakarta mencatat beberapa kali aksi damai berakhir ricuh akibat ulah provokator yang menyamar sebagai peserta.
"Kami Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah DKI Jakarta menyatakan tegas menolak rencana aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu, serta Aliansi Rakyat Peduli Indonesia atau ARPI di Gedung DPR pada 27 Agustus 2026 apabila aksi tersebut membawa narasi yang berpotensi memprovokasi masyarakat, mengandung hasutan atau mengandung perpecahan, apalagi kalau mencoba merusak fasilitas umum di Jakarta," kata Dedi.
Dedi menambahkan, kerusakan fasilitas umum yang pernah terjadi pada aksi-aksi sebelumnya hanya akan merugikan warga Jakarta sendiri. Biaya perbaikan yang dikeluarkan berasal dari pajak masyarakat, sehingga perusakan fasilitas publik merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat.
Seruan untuk Semua Elemen: Jangan Mudah Terprovokasi
Menghadapi situasi ini, PW GPA DKI Jakarta mengajak seluruh komponen masyarakat untuk tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang sengaja disebarkan untuk memecah belah persatuan. Organisasi ini menekankan pentingnya dialog sebagai jalan keluar dari setiap perbedaan pandangan.
Pihaknya juga mengimbau aparat keamanan untuk bertindak tegas namun humanis dalam mengawal jalannya aksi. Penegakan hukum yang adil diperlukan agar tidak ada ruang bagi siapa pun yang berniat mengganggu ketertiban umum dengan mengatasnamakan aspirasi rakyat.
PW GPA DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mengawal situasi keamanan di Jakarta hingga tanggal 27 Agustus 2026 mendatang. Mereka berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mengedepankan kepentingan bangsa yang jauh lebih besar daripada kepentingan kelompok sesaat.
