LIPUTANHARIAN.CO.ID — Kenaikan harga minyak terjadi di tengah eskalasi serangan Iran dan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal di kawasan Timur Tengah yang memperparah gangguan pasokan. Mengutip Reuters, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS juga naik 0,5 persen ke US$96,55 per barel pada perdagangan yang sama.
Purbaya menegaskan pemerintah belum berencana menambah kuota subsidi energi meski harga minyak global melonjak. Ia menyatakan akan terus memantau perkembangan harga untuk menentukan langkah berikutnya.
"Belum (ada rencana menambah kuota subsidi). Kita harus pantau terus perkembangannya. Jangan sampai naik lebih tinggi lagi," ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Berapa Lama Bantalan Fiskal Bertahan di Harga US$100
Pengamat Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menghitung, pada harga Brent US$100 per barel, ruang fiskal yang tersisa menuju pagu undang-undang 3 persen terhadap PDB sekitar Rp38,6 triliun. Dengan tambahan beban hampir Rp7,9 triliun per bulan, ruang tersebut diperkirakan cukup untuk bertahan sekitar lima bulan.
"Pada harga US$100, ruang fiskal kita sekitar Rp38 triliun, dan beban bertambah hampir Rp8 triliun sebulan. Artinya bantalannya cukup untuk sekitar lima bulan," ujar Yayan dalam risetnya.
Yayan menilai APBN untuk sisa 2026 masih aman sehingga harga BBM subsidi tidak perlu naik. Namun ia mengingatkan pemerintah harus mulai menyiapkan desain fiskal 2027, karena di situlah ruang fiskal benar-benar habis.
Ancaman Ganda: Minyak Mahal dan Rupiah Melemah
Risiko yang sering terlewat, menurut Yayan, adalah kombinasi lonjakan harga minyak dengan pelemahan rupiah. Indonesia membeli minyak dalam dolar, tetapi membayar subsidi dalam rupiah.
"Kalau minyak naik ke US$100 dan rupiah sekaligus melemah ke Rp18 ribu, bebannya bukan dijumlah, dia berlipat, sekitar 2,3 kali dampak minyak saja," tegasnya.
Yayan menambahkan, minyak mahal itu sendiri menekan rupiah melalui impor migas. Menjaga kurs, katanya, sama pentingnya dengan menjaga harga minyak.
Ia juga memperingatkan bahwa lonjakan ke level US$100 per barel tidak bisa lagi dianggap sebagai guncangan sementara apabila tren berlangsung lama. Kondisi itu harus diperlakukan sebagai perubahan asumsi dasar fiskal secara menyeluruh.
"Kalau harga minyak US$100 per barel hanya berlangsung sementara, APBN masih punya bantalan melalui penerimaan migas yang ikut meningkat, fleksibilitas belanja, dan manajemen fiskal. Tetapi kalau US$100 menjadi harga rata-rata dalam waktu lama, tekanannya akan sangat serius," jelas Yayan.
Pilihan Sulit: Efisiensi, Utang, atau Pertajam Sasaran Subsidi
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai pemerintah harus melakukan reprioritisasi anggaran secara ketat jika subsidi energi membengkak. Menurutnya, pos belanja dengan multiplier ekonomi rendah harus jadi korban pertama, bukan program perlindungan sosial.
"Tidak ada pilihan yang gratis. Tambahan sampai sekitar Rp30 triliun masih bisa ditutup dari efisiensi belanja. Di atas itu, pilihannya tinggal dua: menambah utang, atau mempertajam sasaran subsidi," kata Ronny kepada CNNIndonesia.com.
Ronny mewanti-wanti agar bantuan sosial dan belanja modal tidak dipangkas. Kedua pos itu, menurutnya, yang melindungi rakyat kecil dan menggerakkan ekonomi.
Soal batasan harga, Ronny menyebut pemerintah sudah punya acuan sendiri, yaitu harga BBM subsidi baru akan ditahan selama asumsi harga minyak Indonesia (ICP) masih di bawah US$100 per barel atau setara dengan minyak Brent di kisaran US$100 per barel.
Bagi pelaku pasar, tekanan harga minyak global menjadi faktor yang perlu dicermati karena berdampak pada pos subsidi energi, penerimaan negara dari sektor migas, dan stabilitas kurs rupiah. Investasi mengandung risiko.
