Kelangkaan BBM Subsidi di Murung Raya, DPRD Kalteng Sorot Kuota dan Praktik Pelangsir
Akar Masalah: Kuota Terbatas dan Ulah Pengecer
LIPUTANHARIAN.CO.ID — Yetro menjelaskan bahwa keluhan kelangkaan hampir selalu merujuk pada BBM bersubsidi. Sementara itu, pasokan BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Dex terpantau aman di pasaran.
"Sebenarnya kurang suplai itu relatif. Yang jadi persoalan selalu itu kan yang subsidi, karena sifatnya jelas terbatas," ujar Yetro kepada awak media, Selasa (08/09/26).
Keterbatasan kuota ini, menurutnya, menjadi celah bisnis bagi sebagian orang. Mereka rela mengantre bukan untuk kebutuhan sendiri, melainkan untuk menjual kembali dengan harga lebih tinggi.
"Masyarakat ikut mengantre bukan dalam kapasitas keperluan pribadi, tapi untuk melansir atau mengecer lagi sebagai usaha. Sepanjang itu masih ada, barang pasti (terasa) kurang," tegasnya.
Antrean Panjang vs Harga Pengecer yang Dinamis
Fenomena pelangsiran ini tidak berdiri sendiri. Yetro menyebut kebiasaan sebagian pengendara yang enggan mengantre berjam-jam justru membuat rantai ini terus berputar.
Banyak warga akhirnya memilih membeli BBM di tingkat pengecer pinggir jalan. Mereka menghindari panas dan waktu antre yang lama di SPBU, meski harus membayar lebih mahal.
"Masyarakat kadang berasumsi, daripada antre panjang, mending beli di luar. Padahal harga di luar itu dinamis dan pasti berbeda karena didapat dari pihak kedua atau ketiga," jelas Yetro.
Dampak bagi Konsumen Rumahan dan Sektor Transportasi
Kondisi ini menciptakan lingkaran setan. Semakin banyak warga membeli dari pengecer, semakin besar insentif bagi pelangsir untuk terus memborong BBM subsidi di SPBU.
Akibatnya, konsumen akhir seperti pemilik kendaraan pribadi, pengemudi angkutan umum, dan pelaku usaha kecil di Murung Raya yang paling membutuhkan harga resmi justru kesulitan mendapatkan pasokan. Mereka harus bersaing dengan para pemburu keuntungan di tengah kuota yang memang terbatas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pertamina Patra Niaga maupun pemerintah daerah mengenai langkah konkret pengawasan di lapangan. Informasi mengenai kuota dan penyaluran BBM subsidi dapat dipantau melalui kanal resmi Pertamina atau Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah.