LIPUTANHARIAN.CO.ID — Penerbitan rekomendasi BBM bersubsidi untuk operator speedboat di Dermaga Sanggam, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, terhenti sejak tiga bulan terakhir karena kendala regulasi BPH Migas. Para operator yang melayani transportasi air warga Berau diminta melengkapi legalitas badan usaha dan dokumen perizinan sebelum rekomendasi bisa diterbitkan kembali. Dinas Perhubungan Berau menyatakan masih membuka ruang koordinasi lintas instansi untuk mencari solusi.
Dinas Perhubungan Kabupaten Berau belum bisa menerbitkan kembali rekomendasi BBM bersubsidi bagi operator speedboat di Dermaga Sanggam. Rekomendasi sebelumnya sempat berlaku selama enam bulan, tetapi proses perpanjangan tak berlanjut dalam tiga bulan terakhir. Penyebabnya adalah ketentuan yang harus dipenuhi sesuai regulasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Kepala Dishub Berau, Rusnan Hefni, mengatakan pihaknya tidak bisa serta-merta menerbitkan rekomendasi tanpa memastikan seluruh persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut dia, persoalan ini butuh koordinasi dengan instansi terkait sekaligus pembenahan administrasi dari pihak operator.
"Kami memahami kondisi yang dihadapi operator. Kami ingin pelayanan ini tetap berjalan, tetapi penerbitan rekomendasi harus mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah pusat," ujar Rusnan.
Mengapa Rekomendasi Terhenti
Rusnan menegaskan, terhentinya rekomendasi bukan berarti Dishub Berau melepaskan tanggung jawab membantu operator. Pihaknya masih berupaya membuka ruang koordinasi agar hambatan tersebut bisa diselesaikan tanpa menyalahi ketentuan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah kelengkapan legalitas usaha operator speedboat. Para operator diminta memastikan persyaratan badan usaha dan dokumen perizinan telah dipenuhi, lalu berkoordinasi dengan instansi yang berwenang menangani proses tersebut.
Kelengkapan administrasi itu diharapkan memperjelas kendala yang menghambat penerbitan rekomendasi BBM bersubsidi.
Siapa yang Paling Terdampak
BBM merupakan salah satu kebutuhan utama untuk menunjang operasional transportasi air yang melayani masyarakat Berau. Operator speedboat di Dermaga Sanggam bergantung pada pasokan bahan bakar bersubsidi untuk menjaga biaya operasional tetap terkendali.
Tanpa kepastian rekomendasi, para operator belum bisa memastikan kelanjutan akses BBM bersubsidi. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah karena menyangkut layanan transportasi air bagi warga.
Langkah yang Disiapkan Dishub Berau
Dishub Berau akan melanjutkan komunikasi dengan pihak terkait, termasuk pengelola UPT Dermaga Sanggam, untuk mencari alternatif penyelesaian yang memungkinkan. Pembahasan lintas instansi diharapkan menghasilkan kejelasan bagi operator.
Rusnan berharap kebutuhan BBM untuk menunjang transportasi air dapat kembali diupayakan melalui mekanisme yang sesuai aturan.
"Kami tetap siap mendampingi proses koordinasi. Harapannya, ada solusi yang bisa ditempuh bersama agar persoalan ini tidak berlarut-larut," tutupnya.
Apa yang Perlu Dilakukan Operator
Operator speedboat yang terdampak disarankan segera memeriksa kelengkapan legalitas usaha dan dokumen perizinan masing-masing. Setelah itu, mereka dapat berkoordinasi dengan Dishub Berau dan instansi berwenang untuk memperjelas status permohonan rekomendasi.
Informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan alur penerbitan rekomendasi BBM bersubsidi dapat diakses melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Berau atau pengelola UPT Dermaga Sanggam. Warga dan operator diimbau berhati-hati terhadap pihak yang menjanjikan kemudahan pengurusan rekomendasi di luar mekanisme resmi.
