JAYAPURA — Ratusan warga yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran di kawasan padat penduduk Dok V kini tengah menjalani masa sulit. Pemerintah Kota Jayapura menyatakan komitmennya untuk memastikan setiap warga terdampak menerima penanganan sesuai kebutuhan, tidak hanya untuk hari ini tetapi juga untuk masa pemulihan ke depan.
Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan, pihaknya bergerak cepat melakukan pendataan menyeluruh terhadap para korban. Data sementara yang dihimpun mencatat 494 kepala keluarga atau 2.392 jiwa terdampak musibah ini, namun angka tersebut dinilai masih akan terus berkembang.
"Data yang sudah ada ini masih data sementara dan akan berkembang terus karena area yang terbakar cukup luas," kata Rustan Saru di Jayapura, Selasa.
Kebutuhan Dasar Hingga Sanitasi Jadi Prioritas
Pemerintah kota tidak hanya fokus pada tempat tinggal darurat. Rustan menegaskan kebutuhan dasar warga menjadi perhatian utama, mulai dari makanan siap saji, ketersediaan air bersih, hingga fasilitas sanitasi termasuk jamban bagi para pengungsi.
Warga terdampak yang belum terdata diminta segera melapor melalui ketua RT masing-masing agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran. "Kami akan menyiapkan kebutuhan dasar warga, termasuk makanan siap saji," ujarnya.
Imbauan Kewaspadaan di Tengah Duka Warga
Peristiwa kebakaran yang melanda Dok V bukanlah yang pertama terjadi di Kota Jayapura. Rustan pun mengingatkan seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam penggunaan peralatan memasak dan sumber api di rumah masing-masing.
Warga diminta memastikan kompor dalam keadaan aman setelah digunakan. Kewaspadaan ekstra juga diperlukan saat pemadaman listrik, mengingat penggunaan lilin kerap menjadi pemicu kebakaran jika tidak diawasi dengan baik.
Sekolah dan Dokumen Penting Ikut Dipulihkan
Dampak kebakaran tidak hanya merenggut tempat tinggal. Dokumen penting milik warga yang ikut terbakar akan didata ulang oleh pemerintah, dan perhatian khusus diarahkan kepada anak-anak usia sekolah yang menjadi korban.
Rustan memastikan para siswa akan difasilitasi sehingga mereka memperoleh kelonggaran untuk tidak mengikuti kegiatan sekolah sementara waktu. Kebijakan ini diambil hingga kondisi psikis dan lingkungan tempat tinggal mereka kembali normal pascakebakaran.
