LIPUTANHARIAN.CO.ID — Kepastian tersebut disampaikan di tengah tekanan pasar energi global yang kembali memanas. Harga minyak mentah dunia dalam beberapa hari terakhir menembus level US$ 100 per barel akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Indonesia sendiri masih mengimpor minyak mentah maupun produk BBM jadi, sehingga gejolak harga global berpotensi memukul biaya energi domestik.
Subsidi Tetap, Nonsubsidi Ikut Formula Pemerintah
Untuk BBM nonsubsidi atau Jenis BBM Umum (JBU), penetapan harga tidak dipatok tetap. Pertamina Patra Niaga mengacu pada formula dan ketentuan yang sudah ditetapkan Pemerintah.
VP Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menegaskan posisi perusahaan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah.
"Pertamina Patra Niaga mengikuti kebijakan Pemerintah dalam penetapan harga BBM. Meskipun terdapat fluktuasi pada sejumlah parameter pembentuk harga, seperti harga minyak dunia dan nilai tukar, untuk BBM subsidi sesuai arahan Pemerintah tidak ada kenaikan harga hingga akhir 2026. Sementara untuk JBU, harga mengikuti formula yang telah ditetapkan Pemerintah," ujar Kitty dalam keterangan resminya, Sabtu (12/9).
Stabilitas Harga Energi Jadi Prioritas
Kebijakan menahan harga BBM subsidi hingga akhir 2026 merupakan bagian dari upaya Pemerintah menjaga stabilitas harga energi sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Di tengah ketidakpastian global, langkah ini dipandang sebagai bantalan fiskal bagi konsumen pengguna BBM bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga menyatakan komitmennya menjalankan kebijakan Pemerintah terkait harga dan penyaluran BBM. Perusahaan juga memastikan pasokan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan baik.
Tekanan Global Masih Jadi Bayangan
Harga minyak dunia yang kembali ke level US$ 100 per barel menjadi ujian tersendiri. Sebagai negara pengimpor, Indonesia rentan terhadap lonjakan harga minyak mentah dan produk BBM di pasar internasional. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menambah kompleksitas perhitungan biaya impor.
Meski begitu, untuk BBM subsidi, keputusan akhir tetap berada di tangan Pemerintah. Pertamina Patra Niaga memposisikan diri sebagai operator yang mengeksekusi kebijakan tersebut di lapangan.
