Bulog Salurkan 1,9 Juta Kg Beras Gempa NTT Tanpa Tunggu Administrasi

LIPUTANHARIAN.CO.ID — Strategi percepatan logistik ini diadopsi dari pengalaman penanganan bencana sebelumnya di Lombok, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa menunggu proses administrasi selesai justru berisiko memicu kerawanan sosial di lapangan.

Alasan Penyaluran Didahulukan

Rizal menegaskan urgensi tindakan cepat untuk mengantisipasi kebutuhan pangan mendesak. Jika birokrasi diletakkan di depan, masyarakat yang kelaparan berpotensi melakukan tindakan anarkis seperti penjarahan.

"Kalau kita nunggu administrasi dulu, mohon maaf, pengalaman, masyarakat kalau sudah kelaparan ribut. Nanti kayak kejadian di Palu, penjarahan. Itu yang kami minta antisipasi," ujar Rizal dalam laporannya kepada Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (14/9).

Rincian Bantuan per Daerah

Bulog menetapkan standar awal bantuan sebesar 1.000 ton beras untuk setiap daerah terdampak. Setiap wilayah juga menerima alokasi 1.000 liter minyak goreng sambil menunggu pengajuan kebutuhan lanjutan dari pemerintah setempat.

Hingga saat ini, realisasi penyaluran beras telah mencapai sekitar 1,9 juta kilogram. Sementara itu, distribusi minyak goreng yang berhasil direalisasikan tercatat sebanyak 7.000 liter.

Wilayah Penerima Manfaat

Bantuan logistik ini menyasar sejumlah wilayah kritis di NTT. Daftar penerima meliputi Kabupaten Ende, Sikka, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Manggarai Barat.

Satu wilayah administratif lainnya yang turut mendapat jatah bantuan adalah Kota Kupang. Distribusi dilakukan secara merata ke titik-titik pengungsian dan wilayah isolasi akibat dampak gempa.

Penguatan Stok Regional

Selain pengiriman langsung, Bulog memperkuat cadangan pangan di NTT dengan proyeksi stok beras mencapai 93,782 juta kilogram. Pasokan ini didatangkan dari berbagai kantor wilayah lain untuk memastikan ketahanan pangan jangka menengah.

Sumber pasokan berasal dari Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Barat, serta Nusa Tenggara Barat. Langkah ini bertujuan mencegah kelangkaan bahan pokok di pasar lokal selama masa pemulihan.

Instruksi Kepala Badan Pangan Nasional

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mendukung penuh kebijakan bypass prosedur ini. Ia meminta seluruh jajaran tidak terhambat oleh hierarki jabatan dalam situasi darurat kemanusiaan.

"Ini penting, kita harus turun. Jangan melihat pangkat, jabatan, bukan. Ini kemanusiaan. Siapa yang melihat masalah, laporkan, kita eksekusi cepat," kata Amran.

Masyarakat terdampak diharapkan tetap waspada terhadap informasi tidak resmi mengenai mekanisme bantuan. Proses verifikasi data penerima tetap berjalan paralel setelah distribusi darurat dilakukan guna memastikan akuntabilitas anggaran negara.