INKA Rugi Rp677 Miliar, Danantara Soroti Utang Tak Berkelanjutan

LIPUTANHARIAN.CO.ID — Angka tersebut menjadi alarm keras bagi industri manufaktur strategis nasional. Dony mempertanyakan logika bisnis di balik kerugian masif yang dialami perusahaan dengan pasar jelas dan kebutuhan produk yang pasti. Ia menyoroti urgensi evaluasi menyeluruh terhadap struktur utang agar diketahui akar masalah serta kemampuan perseroan dalam menopang kewajiban finansialnya.

Kerugian Manufaktur dengan Pasar Jelas

Dalam unggahan resmi akun Instagram @bumn_id pada Selasa (15/9), Dony secara terbuka menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja INKA. Baginya, anomali terjadi ketika sebuah perusahaan manufaktur yang seharusnya memiliki skala ekonomi efisien justru terjerembap dalam rugi ratusan miliar rupiah.

"Jadi menurut saya, INKA ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Kan aneh, Pak, masa kita rugi Rp677 miliar. Orang perusahaan manufaktur, kemudian juga jelas yang diservisnya siapa. Rugi, terus ada unsustain loan Rp4,7 triliun itu lawannya apa dulu," ujar Dony.

Pernyataan ini menegaskan bahwa pengawasan ketat kini dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Fokus utama bukan sekadar menutup lubang keuangan, melainkan memahami mengapa aset produktif seperti pabrik kereta api gagal menghasilkan keuntungan operasional yang memadai.

Tuntutan Transformasi Total Bukan Sekadar Tambal Sulam

Perbaikan kinerja INKA dinilai tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan konvensional atau pembenahan akuntansi semata. Dony menekankan pentingnya penguatan tata kelola korporasi, perencanaan bisnis yang matang, serta benchmarking terhadap praktik terbaik di industri perkeretaapian global.

Seluruh jajaran direksi dan komisaris diminta memiliki komitmen satu frekuensi untuk menjalankan perubahan radikal. Transformasi yang didorong mencakup empat pilar utama: model bisnis, tata kelola, budaya kerja, hingga kualitas produksi dan sistem operasional harian.

Salah satu prioritas mendesak adalah peningkatan standar kualitas produk. INKA diperintahkan segera menyusun grand plan transformasi sebagai acuan strategis untuk mengembalikan profitabilitas perusahaan sekaligus memperkuat posisi industri kereta api nasional di mata investor dan mitra internasional.

Mandat Industrialisasi dan Serapan Tenaga Kerja

Di balik sorotan tajam terhadap angka-angka negatif, terdapat mandat besar yang melekat pada INKA sebagai agen pembangunan. Dony mengingatkan bahwa keberadaan perusahaan ini krusial untuk penciptaan lapangan kerja (employment) dan akselerasi industrialisasi kereta api dalam negeri.

"Kita butuh INKA ini, butuh buat apa? Untuk employment, untuk industrialisasi. Industrialisasi kereta api. Karena saya maunya itu, ya, kayak tadi kan presiden maunya industri kereta api kita ini betul-betul maju," tegas Dony.

Narasi ini menempatkan INKA bukan hanya sebagai entitas bisnis yang mengejar laba, tetapi juga instrumen negara untuk mencapai kedaulatan teknologi transportasi. Kegagalan manajemen saat ini dianggap menghambat visi jangka panjang pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai hub manufaktur kereta api di Asia Tenggara.

Langkah Danantara mengambil alih kendali pengawasan menunjukkan era baru di mana BUMN tidak lagi diberi toleransi atas inefisiensi kronis. Publik kini menunggu apakah grand plan yang disusun INKA mampu mengubah utang triliunan rupiah menjadi aset produktif, atau justru menjadi beban fiskal lanjutan bagi negara.