Pemerintah Targetkan Investasi Hilirisasi Bawa Teknologi, Bukan Sekadar Modal
LIPUTANHARIAN.CO.ID — Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyatakan pihaknya menyiapkan tiga strategi utama untuk menarik investasi. Ketiganya meliputi perencanaan strategis, eksekusi, dan pemberian insentif bagi calon investor.
"Jika kita berbicara tentang peran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, maka kita berbicara tentang strategic planning, bagaimana cara eksekusi yang baik dan juga insentif," ujar Todotua dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/9/2026).
Kriteria Investasi yang Diinginkan Pemerintah
Todotua menjelaskan, investasi yang masuk perlu diarahkan untuk membangun fasilitas produksi sekaligus mendorong riset dan inovasi. Pemerintah ingin memastikan setiap proyek memberikan dampak terhadap kapasitas industri dalam negeri.
"Investasi yang masuk ke Indonesia perlu diarahkan bukan hanya pada pembangunan fasilitas produksi, tetapi juga membawa transfer teknologi, riset dan inovasi, serta penguasaan proses produksi yang lebih kompleks," tuturnya.
Kontribusi Asing dan Dominasi Wilayah Luar Jawa
Dari total realisasi investasi hilirisasi yang mencapai Rp300,1 triliun, penanaman modal asing (PMA) menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp212,8 triliun. Sisanya, penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat Rp87,3 triliun.
Komposisi itu menunjukkan pembiayaan proyek hilirisasi masih didominasi investor asing. Pemerintah menilai hal ini perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas industri dan kemampuan teknologi di dalam negeri.
Dari sisi persebaran, sebanyak 75,7% realisasi investasi hilirisasi atau setara Rp227,3 triliun berasal dari proyek di luar Pulau Jawa. Angka ini memperkuat posisi hilirisasi sebagai instrumen pemerataan aktivitas ekonomi, terutama di daerah dengan basis sumber daya alam.
Peta Jalan 28 Komoditas dan Target Lapangan Kerja
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebelumnya telah menerbitkan Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis 2022 dan 2023. Dokumen ini memetakan potensi hilirisasi untuk 28 komoditas yang tersebar di delapan sektor utama.
Pemerintah memperkirakan potensi nilai investasi dari pemetaan tersebut mencapai USD618,1 miliar. Proyek hilirisasi juga diproyeksikan mampu menyerap sekitar 3 juta tenaga kerja baru.
Reformasi Regulasi dan Perizinan Berbasis Risiko
Todotua menekankan aspek eksekusi menjadi kunci realisasi proyek. Menurutnya, proses hilirisasi harus didukung kepastian dan kemudahan berusaha melalui penyempurnaan kebijakan perizinan.
"Eksekusi proses hilirisasi di Indonesia harus didukung dengan kepastian dan kemudahan berusaha melalui peningkatan iklim usaha dan penyempurnaan kebijakan perizinan berusaha," kata Todotua.
Pemerintah telah menerapkan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Proses perizinan juga diintegrasikan dalam sistem Online Single Submission (OSS) untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan.
Integrasi sistem ini diharapkan membuat proses perizinan lebih sistematis dan terukur. Dengan begitu, proyek hilirisasi yang direncanakan dapat segera direalisasikan tanpa hambatan birokrasi.