Pemerintah Targetkan 40.484 Hektare Sawit Rakyat Diremajakan di 2026, Dana PSR Naik Jadi Rp 60 Juta per Hektare
JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat industri kelapa sawit nasional melalui percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan produktivitas kebun rakyat sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah transisi ke biodiesel B50.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) PSR dilakukan di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (20/08/2026). Kerja sama ini melibatkan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), bank penyalur, dan kelembagaan pekebun, termasuk tiga di antaranya adalah Koperasi Desa Merah Putih.
Realisasi PSR 2026 Capai 40.484 Hektare, Dana Mengalir Rp 2,42 Triliun
Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, realisasi program PSR mencapai 40.484 hektare dengan nilai dana Rp 2,42 triliun. Pada bulan Agustus ini saja, pemerintah akan menyalurkan dana PSR untuk lahan seluas 9.842 hektare dengan nilai sekitar Rp 590 miliar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, penandatanganan PKS tiga pihak ini menjadi strategi pemerintah untuk melakukan transformasi kebun rakyat. "Oleh karena itu, penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tiga pihak antara BPDP, bank penyalur, dan kelembagaan pekebun akan menjadi strategi Pemerintah untuk melakukan transformasi kebun rakyat," ujarnya.
Dana Bagi Hasil Sawit Naik 22,3% untuk Daerah
Pemerintah juga meningkatkan porsi dana bagi hasil sawit untuk daerah sebesar 22,3%, dari Rp 1,03 triliun pada 2025 menjadi Rp 1,26 triliun pada 2026. Langkah ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan kepada daerah dan pekebun yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit nasional.
Hingga akhir Juli 2026, BPDP berhasil menghimpun pendapatan dari pungutan ekspor sebesar Rp 27,81 triliun. Angka ini meningkat 73,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Proyeksi penerimaan hingga Desember 2026 diperkirakan mencapai Rp 41,22 triliun.
Biodiesel B50 Dorong Kebutuhan CPO Domestik
Peluncuran program biodiesel B50 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 9 Juli 2026 diperkirakan meningkatkan kebutuhan CPO untuk biodiesel dari 15,6 juta ton menjadi 18 juta ton di tahun ini. Kebijakan ini sekaligus menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp 19,5 triliun dari pelaksanaan Program Biodiesel.
Dengan kebutuhan CPO domestik yang terus bertambah, peningkatan produktivitas kebun rakyat menjadi semakin krusial. Sejak 2017, pemerintah telah mendukung PSR dengan dana yang kini mencapai Rp 60 juta per hektare.
Koperasi Desa Merah Putih Jadi Ujung Tombak Pengembangan Sawit Rakyat
Pemerintah mendorong Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk menerima program PSR maupun sarana dan prasarana pendukung. Ke depan, koperasi ini diharapkan mampu tumbuh sebagai bagian dari ekosistem ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan pekebun.
"Selain peningkatan produktivitas kebun, Pemerintah terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa yang didukung oleh BPDP," pungkas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto. Pada kesempatan yang sama, dilakukan juga penandatanganan kerja sama BPDP dengan sembilan perguruan tinggi.