Gubernur Bali Koster Minta Fintech Lending Prioritaskan Pembiayaan ke Petani Organik dan UMKM, Bukan Konsumtif

DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster mendorong penyalur pinjaman daring (Pindar) atau fintech lending untuk menggeser fokus pembiayaan dari sektor konsumtif ke sektor produktif. Target utama yang disebutkan adalah petani organik, pelaku UMKM, ekonomi kreatif berbasis budaya Bali, serta pengusaha muda yang tengah merintis usaha.

“Khusus di Bali, kami mendorong agar pembiayaan pindar lebih banyak diarahkan ke sektor produktif, antara lain petani organik, pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya Bali, UMKM, serta pengusaha muda yang sedang membangun dan mengembangkan usaha,” kata Koster dalam keterangan resmi di Denpasar, Sabtu.

Bali Bukan Sekadar Pasar, tapi Mitra Ekosistem Lokal

Koster menegaskan industri fintech tidak boleh hanya melihat Bali sebagai pasar penjualan produk. Ia berharap para penyalur dana memahami karakteristik ekosistem usaha lokal dan masuk sebagai mitra yang turut membangun ekonomi desa.

Pemprov Bali menilai keberadaan teknologi finansial penting karena memudahkan akses layanan keuangan bagi masyarakat. Namun, kemudahan itu dinilai berisiko jika tidak diimbangi literasi keuangan yang kuat.

Dua Pertiga Pinjaman Nasional Masih untuk Konsumsi

Data nasional yang disoroti Koster menunjukkan tren yang memprihatinkan. Sekitar dua pertiga dari total pembiayaan fintech lending di Indonesia masih didominasi kebutuhan konsumtif, sementara sektor produktif baru menyerap sepertiga bagian.

Padahal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan porsi penyaluran ke sektor produktif dapat ditingkatkan hingga 40–50 persen. Koster mengingatkan bahwa kemudahan pinjaman tanpa pemahaman memadai tentang hak, kewajiban, dan risiko dapat menjadi bumerang bagi masyarakat.

Desa Adat dan Sekolah Jadi Garda Literasi Keuangan

Untuk menekan risiko pinjaman impulsif, Pemprov Bali menyatakan siap berkolaborasi dengan regulator dan pelaku industri dalam mengedukasi masyarakat hingga tingkat akar rumput. Jaringan 1.500 desa adat dan program literasi digital di seluruh SMA/SMK se-Bali akan dimanfaatkan sebagai saluran edukasi keuangan.

“Pelaku industri diminta tidak sekadar fokus pada pertumbuhan penyaluran dana, melainkan juga menjaga transparansi produk, ketepatan penyaluran, serta perlindungan konsumen demi ekosistem pembiayaan yang sehat,” tegas Koster.

Potensi 440 Ribu UMKM di Bali Menunggu Akses Modal

Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Bernadino Vega menilai Bali memiliki posisi strategis dengan potensi sekitar 440 ribu UMKM yang membutuhkan akses pembiayaan. Tantangan utama industri saat ini, menurutnya, bukan sekadar menyediakan dana, melainkan mendorong pelaku usaha terhubung ke ekosistem keuangan dengan tata kelola dan penagihan yang bertanggung jawab.

Koster turut mengapresiasi penyelenggaraan Fintech Lending Days (FLD) 2026. Ia berharap forum strategis tersebut melahirkan langkah konkret yang berdampak langsung bagi kemajuan UMKM dan masyarakat Bali.