LIPUTANHARIAN.CO.ID — Kecepatan rata-rata koneksi internet seluler Indonesia baru mencapai 29,06 Mbps, jauh di bawah rata-rata global 61,52 Mbps. Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan kecepatan internet rata-rata nasional bisa menembus 100 Mbps dalam dua tahun ke depan. Kesenjangan infrastruktur digital antara wilayah urban dan rural masih menjadi penghambat utama pengembangan ekonomi daerah.
Berdasarkan laporan Digital 2025 Global Overview Report, kecepatan koneksi internet tetap (fixed) Indonesia berada di kisaran 32,05 Mbps, sementara rata-rata global mencapai 95,10 Mbps. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur digital sebagai jalan keluar, dengan target kecepatan rata-rata 100 Mbps pada 2028.
Target tersebut akan ditempuh melalui percepatan pembangunan infrastruktur digital, peningkatan investasi operator telekomunikasi, serta perluasan akses internet ke wilayah-wilayah yang masih minim layanan. Komdigi meyakini infrastruktur digital yang semakin kuat akan mendorong berkembangnya ekonomi digital, meningkatkan produktivitas masyarakat, sekaligus memperluas akses terhadap layanan publik berbasis digital.
Investasi TIK dan Efek Pengganda ke UMKM
Penelitian Habibi dkk (2025) tentang Analisis Pengaruh Ekonomi Digital terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2018—2023) yang dimuat di Journal of Innovation in Management, Accounting and Business menunjukkan penguatan infrastruktur digital, peningkatan investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta optimalisasi aktivitas ekonomi berbasis digital berperan penting dalam mempercepat transformasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Investasi di sektor TIK menciptakan efek pengganda yang luas, mendorong pertumbuhan industri pendukung seperti perangkat keras, pengembangan perangkat lunak, layanan cloud, serta pelatihan sumber daya manusia di bidang teknologi. Dampak positifnya tidak hanya dirasakan perusahaan besar, tetapi juga UMKM dan masyarakat luas melalui peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi.
Kesenjangan Akses Urban-Rural Masih Jadi PR
Keterbatasan infrastruktur menyebabkan kesenjangan akses internet antara masyarakat urban dan rural. Kondisi ini diperparah oleh kesenjangan keterampilan teknis masyarakat daerah dalam memanfaatkan internet. Akibatnya, layanan publik berbasis internet (E-Government) belum dimanfaatkan secara optimal.
Data Komdigi menunjukkan seluruh provinsi di Indonesia sudah terjangkau layanan internet broadband, baik melalui jaringan seluler maupun kabel. Namun berdasarkan APJII, dari 235,26 juta populasi yang sudah terhubung internet (penetrasi 81,72%), hanya 99,5 juta individu atau sekitar 42% yang menikmati layanan fixed broadband.
Setiap Kenaikan 10% Penetrasi Broadband Dorong PDB 0,25%-1,4%
Studi berkala Bank Dunia menunjukkan setiap peningkatan 10% dalam penetrasi broadband dapat menyumbang pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,25% hingga 1,4%. Efek ini jauh lebih tinggi dan transformatif di negara-negara berkembang karena infrastruktur digital membuka pasar baru secara masif.
Pola penggunaan internet secara umum dipengaruhi tingkat kecepatan serta kapasitas koneksi yang tersedia. Kecepatan internet yang tinggi membentuk pola perkembangan ekonomi digital yang pesat, pergeseran budaya kerja, dan pemerataan akses informasi.
Harga Terjangkau Jadi Tantangan Krusial di Daerah
Selain meningkatkan akses internet berkecepatan tinggi melalui jaringan broadband, provider dituntut menawarkan internet dengan harga terjangkau bagi masyarakat terutama di daerah. Ini menjadi tantangan krusial untuk meningkatkan ekonomi daerah, terutama mendorong pertumbuhan UMKM.
UMKM di daerah menjadi penggerak utama dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setempat. Pemerintah daerah berperan penting melalui penyediaan infrastruktur internet, pelatihan literasi digital, dan regulasi yang mendukung digitalisasi UMKM.
Sektor TIK juga membuka peluang baru di sektor-sektor strategis seperti ekonomi dan perdagangan, kesehatan, pendidikan, logistik, hingga pemerintahan. Di daerah, sektor ini bisa mendorong ekonomi melalui berbagai aspek dengan peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak.
