LIPUTANHARIAN.CO.ID — Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat kerja antara pemerintah dan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/9). Rapor evaluasi itu akan menjadi dasar bagi DPR untuk merekomendasikan langkah mitigasi risiko fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Enam Indikator Makro yang Dikunci untuk APBN 2027
Dalam RAPBN 2027, pemerintah dan DPR sepakat memakai beberapa asumsi dasar ekonomi makro yang sama dengan angka di periode sebelumnya. Angka-angka ini menjadi patokan dalam menyusun postur pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara.
- Pertumbuhan ekonomi 6,0% (YoY), inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
- Tingkat kemiskinan dipatok 6,0–6,5%, dengan kemiskinan ekstrem di kisaran 0–0,5%. Rasio gini disepakati pada rentang 0,360–0,365.
- Tingkat pengangguran terbuka 4,30–4,87%, dengan target penciptaan lapangan kerja baru 2,57–3,49 juta orang.
- GNI per kapita ditargetkan Rp98,54–99,22 juta (US$5.800–5.840). Indeks kualitas lingkungan hidup dipatok 76,84.
Mengapa Pengawasan Diperketat Setiap Triwulan?
Ketua Komisi XI DPR Misbakhun meminta Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan BPI Danantara menyampaikan laporan perkembangan sekaligus evaluasi asumsi makro setiap triwulan pada 2027.
"Laporan perkembangan dan evaluasi asumsi makro dalam pelaksanaan ABBN setiap triwulan pada tahun 2027," kata Misbakhun dalam rapat tersebut. Permintaan ini bertujuan menjaga agar APBN tidak melenceng jauh dari target di tengah dinamika perekonomian yang cepat berubah.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang biasanya mengevaluasi di tengah tahun, mekanisme ini membuat celah bagi DPR untuk merespons lebih cepat. Jika realisasi indikator menyimpang, rekomendasi penyesuaian kebijakan bisa keluar lebih awal.
Indikator yang Dipantau dan Artinya bagi Investor
Laporan yang diminta harus memuat perbandingan realisasi indikator ekonomi makro dengan asumsi yang dipakai dalam penyusunan APBN 2027. Cakupannya meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, tingkat imbal hasil SBN, serta dampaknya pada pendapatan negara, belanja, keseimbangan primer, defisit anggaran, pembiayaan, dan posisi utang pemerintah.
Bagi pelaku pasar, mekanisme ini memberi sinyal bahwa ada pengawasan ketat pada asumsi kurs dan suku bunga SBN yang menjadi acuan investasi. Penyimpangan pada dua variabel itu umumnya langsung terlihat pada yield obligasi negara dan pergerakan rupiah.
Berdasarkan hasil evaluasi triwulanan, Komisi XI DPR melalui rapat kerja akan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan agar melakukan mitigasi risiko fiskal dan penyesuaian kebijakan. Dengan begitu, kesinambungan fiskal dan efektivitas APBN sebagai instrumen stabilisasi ekonomi tetap terjaga sepanjang 2027.
