Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Raih Penghargaan Nasional, Satu-satunya Kepala Daerah Sulsel di Pemimpin Daerah Award 2026
MAKASSAR — Transformasi digital pelayanan publik di Kota Makassar kembali menuai pengakuan di tingkat nasional. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menerima penghargaan Pemimpin Daerah Award 2026, sebuah ajang yang memberikan apresiasi kepada kepala daerah atas dedikasi dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Maman Abdurrahman. Dalam ajang yang sama, sejumlah pejabat negara juga menerima penghargaan, di antaranya Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari.
Integrasi 358 Aplikasi ke Satu Platform Lontara Plus
Salah satu inovasi unggulan yang menjadi dasar pemberian penghargaan adalah platform Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (Lontara Plus). Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar mengoperasikan sekitar 358 aplikasi terpisah untuk berbagai kebutuhan pelayanan publik.
Banyaknya aplikasi tersebut dinilai menjadi kendala bagi masyarakat karena harus mengakses berbagai platform berbeda untuk mendapatkan layanan. Melalui Lontara Plus, seluruh layanan pemerintahan diintegrasikan ke dalam satu sistem agar lebih sederhana dan efisien.
Penghargaan untuk Seluruh Jajaran SKPD
Usai menerima penghargaan, Munafri menegaskan bahwa apresiasi ini bukan sekadar pengakuan pribadi, melainkan hasil kerja keras seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Penghargaan ini adalah kinerja keras jajaran SKPD untuk pelayanan publik memudahkan masyarakat,” kata Appi.
Ia juga menyebut penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus menghadirkan layanan yang inklusif dan responsif. “Bagi kami, penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, melainkan menjadi dorongan untuk terus menghadirkan layanan terbaik yang berdampak langsung pada pelayanan publik semakin inklusif dan responsif,” tuturnya.
Digitalisasi Tak Cukup dengan Aplikasi Saja
Munafri mengingatkan bahwa digitalisasi pelayanan publik tidak boleh berhenti pada pembangunan sistem semata. Menurutnya, teknologi harus memberikan manfaat nyata dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Pemerintah, lanjutnya, juga harus membuka ruang komunikasi dengan warga agar kritik, masukan, dan aduan dapat ditindaklanjuti. “Jadi kita berusaha memberikan yang terbaik, tidak menutup diri, dan terus mendekatkan diri kepada masyarakat,” ujarnya.
Partisipasi Warga dan UMKM dalam Program Pembangunan
Di luar aspek digital, Pemkot Makassar juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai program pembangunan. Munafri menyebut partisipasi warga, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), cukup tinggi dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan program pemerintah.
Ia berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut menyukseskan program pembangunan. “Semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses berkat kerja sama yang baik dari masyarakat,” pungkasnya.
Dalam malam penganugerahan tersebut, Munafri hadir bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar Muhammad Roem dan sejumlah pejabat lainnya.