Gempa NTT: 8 Kabupaten Terdampak, Perbaikan Rumah Warga Menunggu Kondisi Stabil
JAWA TIMUR — Kebijakan pembangunan kembali rumah warga terdampak gempa di NTT akan menggunakan skema in situ, yakni membangun langsung di lahan asal rumah tersebut berdiri. Namun, eksekusi di lapangan masih tertunda lantaran sejumlah wilayah dinilai belum aman dari ancaman gempa susulan.
“Kalau perbaikan rumah pun tidak bisa dilakukan sekarang, karena masih dalam kondisi goncang. Nanti mungkin setelah dia stabil, baru kemudian bisa dilakukan rekonstruksi,” ujar Tito usai Rapat Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Sabtu (22/8/2026).
Pendataan Jadi Kunci Penentu Bantuan
Di tengah penundaan rekonstruksi, pemerintah menggenjot verifikasi kerusakan yang tersebar di delapan kabupaten. Pendataan ini melibatkan kepala desa, camat, hingga Badan Pusat Statistik (BPS) daerah untuk memetakan kategori kerusakan ringan, sedang, dan berat.
Tito menekankan akurasi data menjadi penentu utama besaran bantuan yang akan diterima warga. Ia menginstruksikan proses verifikasi dilakukan secara by name by address agar tidak ada warga yang terlewat.
“Nah, sekarang inilah time untuk pendataan. Meskipun nanti akan berkembang, karena yang tadinya rusak ringan jadi sekarang sedang atau berat jadinya, karena tambahan susulan. Jadi pendataan ini betul-betul upayakan memanfaatkan kepala desa ya, camat, dan by name by address,” jelasnya.
Logistik Pengungsi Jadi Prioritas Utama
Selain aspek rekonstruksi, pemerintah memastikan kebutuhan dasar warga yang masih bertahan di tenda pengungsian menjadi prioritas. Stok makanan, minuman, tenda, pakaian, selimut, dan obat-obatan harus tersedia untuk mengantisipasi masa tanggap darurat yang diperkirakan berlangsung hingga sebulan ke depan.
Mobilitas bantuan disebut sudah berjalan lancar. Jalur distribusi melalui darat dilaporkan hampir seluruhnya terbuka, sehingga percepatan pengiriman logistik ke lokasi terdampak bisa dilakukan.
“Untuk pintu-pintu masuk, selain jalan-jalan darat tadi, sudah hampir semua terbuka, sehingga mobilitas orang, maupun barang, bantuan, lebih cepat masuk,” ucap Tito.
Kerusakan Fasilitas Publik Turut Didata
Dampak gempa tidak hanya menimpa permukiman warga. Gedung pemerintah, sekolah, hingga infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan di delapan kabupaten juga mengalami kerusakan. Pendataan menyeluruh tengah dilakukan untuk memetakan prioritas perbaikan fasilitas publik agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat segera pulih.
Pemerintah pusat memastikan penanganan pascabencana ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga, dengan BNPB sebagai koordinator teknis penanggulangan bencana di lapangan.