LIPUTANHARIAN.CO.ID — Kementerian ESDM menyatakan belum membahas usulan DPR untuk mengubah skema subsidi BBM dan LPG dari berbasis barang menjadi bantuan langsung ke penerima manfaat. Pemerintah saat ini lebih dulu menata tata kelola distribusi agar beban subsidi tidak membebani APBN. Usulan ini menyentuh persoalan lama: subsidi komoditas dinilai rawan bocor ke pihak yang tidak berhak.
Jakarta. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menegaskan pembahasan spesifik soal alih skema subsidi menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum dilakukan pihaknya. Pemerintah masih fokus mengoptimalkan penataan sistem yang ada guna meningkatkan efisiensi penyaluran BBM bersubsidi.
"Oh kita, kita belum bahas itu ya. Kita sekarang masih bagaimana menata agar subsidi ini tidak menjadi beban yang memberatkan. Itu yang lagi kita tata," ujar Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Pernyataan itu menjawab pertanyaan soal rencana pengalihan subsidi langsung ke orang dibanding ke barangnya. Usulan tersebut sebelumnya disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI.
Penataan Distribusi Jadi Prioritas
Laode menilai penataan penyaluran subsidi energi sudah berjalan intensif selama dua tahun terakhir. Pemerintah membangun basis data terpadu untuk memastikan Solar subsidi dan LPG tepat sasaran.
"Jadi, kita ini kan sudah selama 2 tahun Pak Menteri (Bahlil) melakukan penataan. Database sudah dibangun, tinggal bagaimana menggunakan database ini agar lebih optimal," paparnya.
Untuk mematangkan basis data penerima subsidi, pemerintah menyinkronkan data MyPertamina dengan data kependudukan Dukcapil serta data kendaraan dari Kepolisian. Integrasi itu menjadi fondasi utama pengendalian volume penyaluran BBM dan LPG bersubsidi agar tidak melampaui kuota.
Laode menyebut penetapan volume Solar subsidi dan LPG tetap sama dengan tahun lalu. Tujuannya memberi ruang bagi penataan agar bermanfaat mengendalikan subsidi.
Usulan DPR: Subsidi ke Keluarga, Bukan ke Barang
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengusulkan pemerintah mengubah skema subsidi energi dari yang melekat pada barang menjadi subsidi langsung kepada masyarakat atau keluarga penerima manfaat. Menurut dia, pendekatan itu lebih tepat sasaran karena subsidi diberikan berdasarkan kondisi ekonomi masing-masing keluarga, sementara harga barang dan jasa dibiarkan terbentuk oleh mekanisme pasar.
"Maka subsidi tidak kepada barang tapi harus kepada orang bahwa pendekatan teknis per keluarga dan sebagainya. Biarkan barang dan jasa menemui titik equlibirumnya antara raw material berupa crude dan processing," kata Sugeng dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia bertajuk "Meramu Kebijakan Subsidi Tepat, Mampukah Negara Melindungi Hak Rakyat?".
Sugeng menilai subsidi yang melekat pada komoditas menimbulkan kesenjangan harga cukup besar antara barang subsidi dan nonsubsidi. Kondisi itu berpotensi menciptakan celah penyalahgunaan atau moral hazard.
Ia mencontohkan LPG 3 kilogram yang harga di tingkat masyarakat bisa mencapai sekitar Rp21.000, bergantung penetapan di masing-masing daerah. Sementara harga LPG nonsubsidi berada pada level yang berbeda jauh.
"Maka kemungkinan terjadi oplos sangat tinggi sekali. Itu memang ada moral hazard, tetapi memang secara faktual memungkinkan untuk menyimpang maka dalam konteks subsidi dalam keluarga itu desil," ujarnya.
Yang Terjadi Setelahnya
Dua pernyataan itu menunjukkan tarik-menarik yang belum selesai. DPR mendorong perubahan desain subsidi ke penerima manfaat, sementara ESDM memilih merapikan data dan distribusi lebih dulu sebelum bicara perubahan skema.
Bagi rumah tangga penerima Solar dan LPG 3 kilogram, keputusan yang ada saat ini tidak mengubah apa pun. Kuota tahun ini tetap, harga di tingkat pengecer masih bervariasi antar daerah, dan basis data MyPertamina-Dukcapil-Kepolisian menjadi penentu siapa yang berhak membeli.
Pembahasan soal alih skema ke BLT dipastikan belum masuk meja Kementerian ESDM. Arah kebijakan subsidi energi tahun depan masih bergantung pada seberapa cepat penataan distribusi rampung.
