Bahlil Buka Opsi Moratorium Smelter Nikel, Oversupply Capai 2,5 Juta Ton

Menteri Bahlil Lahadalia membuka opsi moratorium smelter nikel di sela Investor Daily Summit 2026 di Jakarta.
Penulis: Saifuddin Wahid
Kamis, 08 Oktober 2026 | 09:25:31 WIB

LIPUTANHARIAN.CO.ID — Pemerintah membuka opsi moratorium pembangunan smelter nikel yang masih memproduksi bahan setengah jadi. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyebut pasokan nikel global saat ini kelebihan hingga 2,5 juta ton, menekan harga di pasar internasional. Kebijakan ini berpotensi mengubah peta investasi smelter dalam negeri dan menentukan arah hilirisasi nikel ke depan.

Kelebihan pasokan tersebut berdampak langsung pada penurunan harga nikel di pasar internasional. Pemerintah pun mempertimbangkan moratorium sebagai langkah pengendalian.

Mengapa Moratorium Jadi Pilihan

Bahlil menilai kondisi oversupply sudah sedemikian parah sehingga harga nikel terus merosot. Pemerintah tidak ingin komoditas tambang Indonesia dijual murah saat pasar sedang jenuh.

"Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh. Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir, bahkan mungkin kita melakukan moratorium, sementara yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung," ungkap Bahlil di sela acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, dikutip Kamis (8/10/2026).

Moratorium ini bukan sekadar soal harga. Pemerintah juga ingin mengatur volume produksi nasional agar tidak terus mengikuti permintaan smelter yang terus bertambah.

Kapasitas Terpasang vs Operasional Riil

Bahlil menjelaskan bahwa kapasitas terpasang smelter secara teori memang tinggi. Namun tingkat operasional riil di lapangan akan disesuaikan secara terukur dengan dinamika permintaan dan pasokan global.

"Sekalipun kapasitas terpasang contoh katakanlah 10, mungkin yang akan bisa berproduksi selama kita masih terjadi oversupply tidak sampai 10. Itu yang kita akan atur ya. Kalau kita mengikuti terus permintaan smelter, itu harga kita pasti akan jatuh," imbuhnya.

Artinya, pemerintah tidak serta-merta menghentikan seluruh operasi smelter. Hanya saja, produksi akan dibatasi agar tidak memperburuk kelebihan pasokan yang sudah terjadi.

Menjaga Sumber Daya untuk Generasi Mendatang

Selain menjaga harga dan penerimaan negara, pengendalian produksi ini bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Bahlil mengingatkan bahwa nikel dan batu bara bersifat terbatas dan tidak bisa diperbarui seperti sektor pertanian atau perkebunan.

"Kalau harganya lagi anjlok, jangan kita juga banjiri, nanti barang kita murah. Kita kan enggak mau barang kita dijual murah. Kalau nikel, batu bara, diambil kan enggak bisa berbuah. Jadi tolong kita jaga ini juga harus berkelanjutan untuk masa depan bangsa ya," tandasnya.

Pernyataan Bahlil ini mempertegas arah kebijakan hilirisasi yang tidak hanya mengejar volume produksi, tetapi juga nilai tambah dan keberlanjutan. Bagi investor, sinyal moratorium ini menjadi pertimbangan penting dalam merencanakan ekspansi smelter nikel ke depan.

Reporter: Saifuddin Wahid