Subsidi Transportasi Jakarta 2026 Tembus Rp5,7 Triliun, Ada Potensi Bengkak Rp934 Miliar

LIPUTANHARIAN.CO.ID — Subsidi transportasi di DKI Jakarta pada 2026 mencapai Rp5,7 triliun dan berpotensi bertambah Rp934 miliar hingga akhir tahun. Fraksi NasDem DPRD DKI meminta pengelolaan subsidi ini tetap terukur agar tidak membebani APBD. Catatan itu disampaikan dalam rapat paripurna menyusul rencana ekspansi usaha Transjakarta ke sektor maritim dan udara.

Besaran Subsidi dan Potensi Pembengkakan

Angka Rp5,7 triliun itu disertai potensi penambahan deviasi anggaran hingga Rp934 miliar di akhir tahun 2026. Gias menegaskan fraksinya memandang serius lonjakan tersebut.

"Dalam hal kebijakan kelangsungan fiskal dan otonomi Subsidi, Fraksi NasDem memandang serius lonjakan subsidi transportasi yang menyentuh angka Rp5,7 triliun dengan potensi penambahan deviasi anggaran hingga Rp934 miliar di akhir tahun 2026," kata Gias, Rabu 7 Oktober 2026.

Subsidi Dinilai Bukan Sekadar Belanja

Fraksi NasDem menilai subsidi transportasi berdampak lebih luas terhadap perekonomian. Berdasarkan informasi dalam naskah akademik, setiap Rp1 triliun Public Service Obligation (PSO) disebut mampu menghasilkan Rp3,2 triliun output perekonomian nasional.

Karena itu, dukungan pembiayaan transportasi publik tetap dinilai penting selama dikelola secara efektif dan terukur. Subsidi dipandang sebagai nilai investasi terhadap pergerakan ekonomi dan mobilitas masyarakat, bukan semata belanja pemerintah.

Catatan untuk Ekspansi Transjakarta ke Maritim dan Udara

Fraksi NasDem memberi catatan terhadap rencana ekspansi ruang usaha Transjakarta ke sektor maritim dan udara. Perencanaan bisnis dan komersial dinilai perlu matang agar tidak menimbulkan beban baru bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Operasional kapal laut maupun angkutan udara perintis memiliki karakteristik risiko, biaya pemeliharaan, serta beban operasional yang lebih tinggi dan kompleks dibandingkan layanan bus jalan raya. Ekspansi ke sektor itu perlu mempertimbangkan kemampuan pembiayaan jangka panjang.

Ketergantungan terhadap suntikan subsidi atau PSO tanpa perencanaan komersial yang kuat dikhawatirkan meningkatkan tekanan terhadap postur APBD pada masa mendatang. Fraksi NasDem menilai ruang fiskal pemerintah daerah perlu tetap dijaga untuk membiayai kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Harapan pada Transformasi Badan Hukum Transjakarta

Transformasi badan hukum Transjakarta diharapkan tidak hanya memperkuat kelembagaan dan pengembangan layanan. Fraksi NasDem meminta transformasi itu juga memastikan keberlanjutan fiskal Pemprov DKI Jakarta.

Informasi lengkap mengenai kebijakan subsidi transportasi ini dapat diakses melalui kanal resmi DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta. Masyarakat diimbau berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan program subsidi dan meminta pungutan atau biaya apa pun.