Pemerintah Kunci Data Desil untuk Subsidi BBM dan LPG, Begini Dampaknya ke Warga

LIPUTANHARIAN.CO.ID — Pemerintah tengah merapikan data penerima subsidi energi berbasis desil—tingkat kesejahteraan yang dibagi ke dalam 10 kelompok—sebelum memberlakukan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan langkah ini ditempuh agar subsidi yang digelontorkan negara benar-benar dinikmati kelompok yang membutuhkan.

"Kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kita harus valid," kata Bahlil di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Apa Itu Desil dan Kaitannya dengan Subsidi?

Desil adalah pembagian sepuluh lapisan kesejahteraan yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS). Desil 1-2 berarti kelompok termiskin, sementara desil 9-10 mencakup masyarakat menengah ke atas hingga paling kaya.

Pemerintah berencana menjadikan klasifikasi ini sebagai pintu masuk penyaluran energi bersubsidi. Artinya, pembelian Pertalite dan LPG 3 kg nantinya akan dibatasi berdasarkan desil tersebut, bukan lagi sekadar harga pasar.

Kebijakan untuk Pertalite

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Bahlil telah membahas opsi pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10. Jika jadi, kedua kelompok ini dipersilakan beralih ke BBM nonsubsidi secara bertahap.

"Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin desil 9, 10 supaya nanti berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Rabu (12/8/2026).

Purbaya menambahkan sistem yang disiapkan PT Pertamina (Persero) dinilai cukup mumpuni untuk menyangga kebijakan ini. Namun, waktu pelaksanaan belum ditetapkan. "Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik," katanya.

Aturan untuk LPG 3 Kg

Pengetatan juga diarahkan ke LPG 3 kg. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyatakan skema pembagian kelas penerima sedang digodok, termasuk mekanisme konversi yang tengah digencarkan pemerintah.

"Desilnya nanti akan diatur yang LPG. Bukan hanya yang BBM," kata Laode di DPR RI, Rabu (26/8/2026).

Implementasi akan dibahas bersama BPS dan Pertamina sebagai tindak lanjut pertemuan dua menteri sebelumnya.

Bagaimana Dampaknya ke Rumah Tangga?

Bagi keluarga miskin dan rentan yang masuk desil bawah, tidak ada perubahan signifikan—mereka justru dilindungi dari kelangkaan. Risiko utamanya ada pada warga yang datanya tidak akurat atau belum terdata, sebab dapat terlempar dari daftar penerima subsidi meski ekonominya pas-pasan.

Seorang pedagang kecil dengan penghasilan tak menentu, misalnya, bisa masuk kategori desil menengah jika pendataannya keliru, lalu kehilangan akses ke Pertalite dan LPG murah.

Apa yang Bisa Dilakukan Warga Sekarang?

Belum ada skema pendaftaran baru untuk bansos energi. Pemerintah masih fokus pada pemutakhiran data, bukan pembukaan akses mandiri.

Yang bisa dilakukan saat ini: pastikan diri Anda dan keluarga terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika belum, ajukan melalui kelurahan atau pemerintah desa dengan membawa KTP dan KK. Data yang valid adalah tiket utama agar tidak tersingkir saat kebijakan ini dieksekusi.

Informasi lengkap dan resmi dapat diakses melalui kanal Kementerian ESDM di esdm.go.id atau pusat panggilan 136. Hati-hati terhadap pihak yang mengaku bisa mendaftarkan Anda dengan imbalan biaya—kebijakan ini belum berjalan, dan tidak ada jalur khusus selain aparatur desa atau kelurahan.