Bapenda Medan dan Kelurahan Babura Gelar Opsir PBB Massal, Target Kejar Penerimaan Pajak Sebelum Akhir Tahun
MEDAN — Jajaran Bapenda Kota Medan UPT Wilayah V dan Kelurahan Babura mengerahkan petugas ke lapangan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Medan Baru. Operasi lapangan yang dipimpin langsung Kepala UPT Wilayah V, M. Rizky Akbar Harahap, bersama Lurah Babura, Rizka Khairunnisa Lubis, ini melibatkan para Kepala Lingkungan se-Kelurahan Babura dan petugas pajak setempat.
Apel pagi gabungan yang digelar di Taman Gajah Mada menjadi titik konsolidasi sebelum petugas menyisir wilayah. Fokus utama operasi ini adalah memastikan data objek pajak sesuai kondisi di lapangan serta menekan tunggakan wajib pajak.
Pendekatan Langsung ke Rumah Warga
Alih-alih hanya mengandalkan penagihan administratif, petugas Bapenda dan kelurahan turun langsung ke sejumlah wilayah Babura. Mereka melakukan pemantauan objek pajak, mencocokkan data, sekaligus menyampaikan imbauan secara persuasif kepada masyarakat.
Edukasi soal pentingnya membayar PBB tepat waktu menjadi bagian tak terpisahkan dari operasi ini. Warga yang ditemui petugas mendapat penjelasan mengenai kewajiban perpajakan dan dampaknya terhadap pembangunan kota.
Sinergi Kelurahan dan Bapenda Kunci Percepatan Pajak
Kolaborasi dengan jajaran kelurahan dinilai strategis karena perangkat kelurahan memiliki data dan akses langsung ke warganya. Kehadiran Lurah Babura, Rizka Khairunnisa Lubis, dalam apel gabungan menjadi sinyal kuat bahwa pengumpulan pajak daerah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
Dengan komunikasi langsung ke masyarakat, petugas bisa menyampaikan informasi perpajakan secara lebih efektif. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibandingkan sekadar mengirim surat tagihan.
Menopang Pembiayaan Pembangunan Kota Medan
Bapenda Kota Medan terus mendorong jajaran UPT untuk mengintensifkan pemantauan dan penagihan di lapangan. Metode yang digunakan mengedepankan pelayanan dan pendekatan persuasif, bukan tindakan represif.
Optimalisasi penerimaan PBB pada akhirnya berkaitan langsung dengan pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Medan. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula ruang fiskal bagi pemerintah kota untuk membiayai program-program yang menyentuh kebutuhan warga.