LIPUTANHARIAN.CO.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengambil alih hak pengelolaan tanah milik PTPN dan Perhutani di kawasan Gunung Wayang, Kabupaten Bandung. Langkah ini ditempuh untuk menanami lahan tersebut dengan tanaman khas sekaligus mengatasi kemiskinan warga di daerah perkebunan sayur. Sebanyak 4.000 petani penanam pohon disiapkan dengan gaji Rp2,5 juta per bulan.
"Saya targetkan seribu hektar lahan biar selesai. Petaninya yang nanamnya saya gaji Rp2,5 juta per bulan. Satu orang dua hektar. Diperlukan 500 orang," ujar Dedi di Situ Cisanti, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/9/2026).
Pria yang akrab disapa KDM itu menyebut pengambilalihan lahan sebagai strategi untuk menyelesaikan kemiskinan yang dialami warga di sejumlah daerah perkebunan sayur. Wilayah yang jadi perhatian mencakup Cianjur Selatan, Garut Selatan, hingga Bandung Selatan.
Upah Buruh Jadi Pemicu Kemiskinan
Dedi menilai kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut muncul karena upah buruh yang sangat murah. Angkanya berkisar Rp30.000, Rp25.000, bahkan ada yang masih Rp20.000.
Menurutnya, kondisi itu dibiarkan bertahun-tahun agar warga tetap patuh. Dedi menegaskan tidak ingin kepatuhan lahir dari kemiskinan, melainkan dari kesejahteraan.
"Dan strategi ini dibiarkan miskin untuk apa? Agar mereka patuh. Saya termasuk pemimpin yang tidak mau kepatuhan disebabkan oleh kemiskinan, saya ingin kepatuhan disebabkan oleh kesejahteraan," jelasnya.
Anggaran Rp120 Miliar per Tahun untuk Gaji Petani
Penanaman direncanakan mulai Desember tahun ini dengan 4.000 petani penanam pohon yang disiapkan. Setiap petani digaji Rp2,5 juta per bulan, sehingga Pemprov Jabar menyediakan sekitar Rp10 miliar per bulan atau Rp120 miliar per tahun.
Dedi menilai dana itu tidak ada artinya dibandingkan banjir luapan Citarum yang disebabkan kerusakan lahan di sekitar sungai. Citarum yang mengalami sedimentasi harus dikeruk setiap tahun dengan biaya lebih dari Rp1 triliun. Belum lagi biaya akibat banjir serta perbaikan lingkungan dan infrastruktur.
Perbandingan itulah yang membuat Pemprov Jabar memilih menaruh uang di depan: membayar warga untuk menanam, bukan membiarkan lahan rusak lalu menanggung banjir. Skema alih kelola lahan dari PTPN dan Perhutani ini menjadi uji pertama apakah pendekatan tersebut berjalan sesuai target mulai Desember nanti.
